Masuki Masa Tenang, Bawaslu Kampar Adakan Rapat Koordinasi Persiapan Patroli Pengawasan Pilkada 2024

KATARAKYAT.COM, BANGKINANG - bertempat di Caffe Zaky Dicky, Jl Jend Sudirman, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Patroli Pengawasan pada masa tenang menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja, Ketua KPU Kabupaten Kampar Andi Putra, Ketua Bawaslu Kabupaten Kampar Syawir Abdullah, Wakapolres Kampar Kompol Andi Cakra Putra, serta perwakilan dari Dandim 0313/KPR, Mayor Inf Hendri Donan, (23/11/2024).

Dalam forum tersebut, Ketua Bawaslu Kampar, Syawir Abdullah, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu, Polri, dan TNI di masing-masing kecamatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dicurigai membawa logistik pasangan calon. Hal ini bertujuan untuk mencegah gangguan yang dapat merusak masa tenang menjelang pemungutan suara. 

Syawir menjelaskan bahwa Bawaslu akan melakukan patroli masa tenang mulai H-3 pemungutan suara, yakni dari 24 hingga 26 November 2024. Kegiatan patroli ini akan melibatkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) dan aparat keamanan, serta melibatkan tokoh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban.
Di sisi lain, Kapolres Kampar, AKBP Ronald Sumaja, menekankan pentingnya sinergitas antara semua instansi terkait dalam melaksanakan patroli pengawasan.

Kehadiran patroli tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kampar menjelang pelaksanaan pilkada. “Patroli ini berguna untuk memastikan kenyamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kampar selama proses pilkada,” ungkapnya.

Rapat koordinasi ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga integritas dan ketertiban pemilihan umum demi terciptanya proses demokrasi yang sehat di Kabupaten Kampar. Para peserta rapat sepakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap setiap potensi pelanggaran, seperti praktik politik uang dan distribusi logistik pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan. Langkah ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan pilkada berjalan dengan lancar dan transparan.

Penulis : Andika