KataRakyat - Informasi Untuk Negeri

Polda Kaltim Bongkar 13 Kasus TPPO, 11 Pelaku Ditangkap, Tujuh Korban Anak

Penulis: Redaksi Jumat, 20 November 2026
Polda Kaltim Bongkar 13 Kasus TPPO, 11 Pelaku Ditangkap, Tujuh Korban Anak

Dirreskrimum Polda Kaltim Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas menyampaikan keterangan dalam konferensi pers pengungkapan 13 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan 11 tersangka di Mapolda Kaltim, Balikpapan, Jumat (20/11/2026). (Dok: Istimewa)

BALIKPAPAN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur (Kaltim) membongkar jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang beroperasi di sejumlah wilayah Kaltim. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengungkap 13 kasus dan menangkap 11 orang tersangka.

Pengungkapan dilakukan melalui kegiatan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) selama periode 13–19 November 2026, dengan melibatkan jajaran Polda Kaltim, Polres, dan Polresta.

Dari hasil operasi tersebut, polisi mengidentifikasi 18 orang korban. Ironisnya, tujuh di antaranya merupakan perempuan yang masih berusia di bawah umur, sedangkan 11 lainnya merupakan perempuan dewasa.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kaltim, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, mengatakan pengungkapan ini merupakan tindak lanjut atas atensi Kapolri melalui Kapolda Kaltim untuk meningkatkan pemberantasan TPPO.

Dalam konferensi pers di Mapolda Kaltim, Jumat (20/11/2026), Bambang mengungkapkan bahwa 13 perkara tersebut tersebar di sejumlah wilayah hukum kepolisian di Kalimantan Timur.

Rinciannya, dua laporan polisi ditangani Subdit Krimum Polda Kaltim, dua kasus oleh Polresta Samarinda, satu kasus Polresta Balikpapan, satu kasus Polres Kutai Kartanegara, satu kasus Polres Kutai Timur, dua kasus Polres Kutai Barat, satu kasus Polres Berau, satu kasus Polres Penajam Paser Utara, dan satu kasus Polres Paser.

Sebanyak 11 tersangka yang diamankan memiliki peran berbeda dalam jaringan perdagangan orang. Mulai dari perekrut, penyalur, penampung, pengangkut, pengirim, penerima, hingga pihak yang mempekerjakan korban.

Bambang menegaskan, praktik TPPO menjadi perhatian serius karena korbannya tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak.

“Kejahatan ini tidak hanya menyasar orang dewasa. Akhir-akhir ini, sebagaimana kita ketahui bersama, anak-anak juga menjadi sasaran,” ujarnya.

Lima Kasus Eksploitasi Seksual Anak

Berdasarkan hasil pengungkapan, dari 13 perkara tersebut terdapat delapan kasus yang bermodus praktik pekerja seks komersial (PSK) dewasa dan lima kasus eksploitasi seksual terhadap anak.

Untuk mencegah praktik serupa, Polda Kaltim juga melakukan berbagai langkah pencegahan. Di antaranya kampanye Rest and Speak sebanyak empat kali di Balikpapan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebanyak enam kali, serta pengecekan dan penertiban di tujuh lokasi yang dinilai rawan TPPO.

Sementara itu, dalam upaya pemulihan korban, kepolisian memastikan seluruh korban mendapatkan pendampingan sebelum dikembalikan kepada keluarga.

Sebanyak 18 korban telah menjalani asesmen psikologi klinis oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setempat. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi psikologis serta kebutuhan pendampingan masing-masing korban.

Penanganan khusus juga diberikan kepada korban anak dengan melibatkan orang tua atau wali guna memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik.

Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim, AKBP Rizeth Aribowo Sangalang, menjelaskan para tersangka terancam hukuman penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda sesuai ketentuan kategori IV hingga kategori VII.

Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana lain sesuai bentuk kejahatan dan usia korban, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan ketentuan dalam KUHP.

Polda Kaltim menegaskan proses penyidikan terhadap 13 perkara tersebut masih berlanjut. Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan maupun perekrutan tenaga kerja yang tidak jelas dan berpotensi mengarah pada perdagangan orang.

Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan indikasi TPPO atau praktik eksploitasi terhadap perempuan dan anak. (Ira)

Bagikan
Bagikan