KataRakyat - Informasi Untuk Negeri

UU Perampasan Aset Disahkan, Hetifah Minta Hasilnya Pulihkan Kerusakan Lingkungan di Kaltim

Penulis: Redaksi Jumat, 20 November 2026
UU Perampasan Aset Disahkan, Hetifah Minta Hasilnya Pulihkan Kerusakan Lingkungan di Kaltim

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian saat menjadi narasumber dalam talkshow bersama peserta Parlemen Remaja 2026 di Gedung DPR, Jakarta. (Dok: Istimewa)

SAMARINDA – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI setelah melalui proses panjang selama 18 tahun mendapat perhatian Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim), Hetifah Syaifuddin.

Hetifah menyambut baik pengesahan regulasi tersebut dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026). Menurutnya, UU Perampasan Aset menjadi instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, khususnya dalam mengembalikan kekayaan negara yang berasal dari tindak pidana.

Ia menilai, penegakan hukum tidak seharusnya hanya berorientasi pada penangkapan dan pemidanaan pelaku. Aparat penegak hukum juga harus mampu menelusuri aliran uang serta mengungkap pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari praktik kejahatan.

“Selama ini, kita sering melihat pelaku kejahatan diproses hukum, tetapi keuntungan dari kejahatannya belum tentu berhasil dikembalikan,” kata Hetifah.

Menurutnya, persoalan tersebut sangat relevan dengan kondisi Kalimantan Timur yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah, tetapi masih menghadapi berbagai persoalan eksploitasi dan kerusakan lingkungan.

Hetifah menegaskan, aparat penegak hukum harus berani menelusuri aliran dana, kepemilikan perusahaan, hingga pihak-pihak yang sesungguhnya memperoleh keuntungan dari praktik korupsi.

“Aparat juga harus berani menelusuri aliran dana, kepemilikan perusahaan, serta pihak-pihak yang sesungguhnya menikmati keuntungan dari praktik korupsi,” ujarnya.

Meski demikian, Hetifah mengingatkan agar penerapan UU Perampasan Aset tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Setiap proses penelusuran hingga perampasan aset harus didasarkan pada bukti yang kuat serta disertai mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya memastikan hasil pemulihan aset dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di daerah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan Timur.

Menurutnya, pengembalian aset hasil kejahatan harus memiliki dampak terhadap pemulihan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selama ini menanggung konsekuensi eksploitasi sumber daya alam.

Ia mendorong agar hasil pemulihan aset dapat mendukung perbaikan lingkungan, pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih hingga pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat terdampak, sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.

“Jangan sampai kekayaan alam sudah diambil, lingkungan mengalami kerusakan, masyarakat menanggung dampaknya, tetapi ketika aset hasil kejahatan berhasil dirampas, masyarakat setempat justru tidak merasakan manfaat pemulihannya,” tegasnya.

Penantian 18 Tahun

Sebagai informasi, pembentukan UU Perampasan Aset telah bergulir selama kurang lebih 18 tahun dan berulang kali mengalami penundaan.

Pembahasannya kembali berjalan pada periode 2025–2026 melalui Komisi III DPR RI bersama pemerintah.

Setelah melalui pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), pembahasan tingkat pertama rampung pada 18 November 2026. Sehari kemudian, DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang melalui rapat paripurna.

Pengesahan regulasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat pemberantasan korupsi, tetapi juga memastikan kekayaan negara yang diperoleh melalui tindak pidana dapat dipulihkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagi Kalimantan Timur, tantangan berikutnya adalah memastikan keadilan tidak berhenti pada penindakan hukum, melainkan juga hadir dalam pemulihan lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi sumber daya alam. (Galang)

Bagikan
Bagikan