Habiburokhman: Dugaan Kasus Penyadapan Hapus Seluruh Prestasi Mantan Kapolri Listyo Sigit
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memimpin rapat Panitia Kerja (Panja) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). (Dok: Istimewa)
JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) dapat menghapus seluruh prestasi yang pernah diraihnya selama menjabat sebagai pimpinan Polri.
Habiburokhman menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap integritas dan loyalitas seorang pejabat publik. Menurutnya, prestasi sebesar apa pun tidak lagi memiliki nilai apabila seseorang terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip tersebut.
Ia menggunakan istilah doktrin zero multiplier atau perkalian nol untuk menggambarkan situasi tersebut. Dalam doktrin itu, sebesar apa pun nilai prestasi seseorang, jika dikalikan nol, hasilnya tetap nol.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman untuk merespons sindiran mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, terkait pernyataannya dalam rapat paripurna DPR RI pada 6 Juni 2026 yang sempat menyebut LSP sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa.
Habiburokhman menjelaskan, saat pernyataan tersebut disampaikan, dirinya maupun anggota DPR belum mengetahui adanya dugaan skandal penyadapan ilegal yang kini menjadi sorotan publik.
“Segala prestasi beliau sebelumnya, seberapa pun hebatnya, menjadi tidak bernilai sama sekali atau nol ketika terbukti melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan banyak pihak lain, termasuk saya sendiri,” tegas Habiburokhman.
Lebih lanjut, Habiburokhman menegaskan Komisi III DPR RI mendukung penuh langkah Polri untuk mengusut tuntas dugaan skandal penyadapan ilegal tersebut secara transparan.
Ia juga meminta Kapolri bergerak cepat menindak seluruh pihak yang terlibat sekaligus mengungkap latar belakang dan motif di balik dugaan praktik penyadapan tersebut.
Menurutnya, pengungkapan kasus ini penting untuk memastikan integritas institusi penegak hukum tetap terjaga serta memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang diduga menjadi korban penyadapan.
