Tegas! Pemerintah Sentil Praktik "Numpang Stempel", Ekspor SDA RI Wajib Langsung ke Tujuan Tanpa Transit

JAKARTA — Pemerintah Indonesia mulai gerah dengan praktik perdagangan komoditas nasional yang kerap singgah dan memanfaatkan negara perantara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, secara blak-blakan menginstruksikan agar seluruh pengiriman sumber daya alam (SDA) dalam negeri dikirim langsung ke negara tujuan akhir.

Instruksi keras ini disampaikan Bahlil di hadapan para pelaku industri dalam ajang pembukaan Minerba Convex 2026 di Jakarta. Ia menyoroti pola perdagangan lama di mana komoditas strategis Indonesia, seperti batu bara hingga gas alam cair (Liquefied Natural Gas / LNG), tidak langsung dikirim ke pembeli akhir, melainkan transit terlebih dahulu ke negara tetangga.

"Kalau kita mau kirim barang ke China, ya dari Jakarta langsung ke China. Tidak boleh dari Jakarta mampir ke negara 'yang itu'," ujar Bahlil dengan nada tegas.

Selama ini, lanjut Bahlil, negara perantara tersebut kerap diuntungkan secara sepihak. Komoditas asal Indonesia hanya mampir untuk mendapatkan "cap" atau stempel legalitas administrasi, sebelum akhirnya dicatat sebagai produk ekspor dari negara transit tersebut.

"Hanya stempel, baru dia bilang ini ekspor dari negara dia. Dari mana barang kau?" sentilnya.

Lindungi Pajak dan Neraca Dagang Domestik

Menurut Bahlil, praktik transit yang sudah berlangsung menahun ini merugikan posisi tawar Indonesia. Pasalnya, keuntungan finansial berupa perolehan pajak hingga pencatatan positif pada neraca perdagangan justru dinikmati oleh negara perantara, alih-alih dikantongi secara utuh oleh Indonesia sebagai produsen utama.

Hal serupa juga ditekankan untuk komoditas migas. Bahlil mengaku telah menginstruksikan Direktur Jenderal Migas serta Kepala SKK Migas agar pengiriman LNG ke negara pembeli seperti Jepang atau Korea Selatan dilakukan secara langsung.

"Kenapa harus pakai negara lain? Mereka dapat pajak, mereka dapat neraca perdagangan. Baru ada bencana sedikit saja sudah gopoh-gopoh kayak apa saja. Jangan kirim lagi ke sana. Indonesia berdaulat, jangan diatur-atur," imbuh Bahlil.

Menolak Diatur Negara Lain

Meski enggan merinci secara gamblang nama negara transit yang dimaksud, Bahlil menyebut para hadirin dan publik sudah memahami betul negara mana yang kerap menjadi titik singgah komoditas Indonesia.

Kebijakan penataan ulang jalur ekspor ini menjadi bagian dari visi besar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap jengkal kekayaan alam Nusantara dikelola secara mandiri demi kemakmuran bangsa, tanpa ada intervensi maupun ketergantungan dari pihak luar.

"Saya sudah tahu wartawan akan tanya ke saya negara mana. Kalian juga tahu itu negara, sesuai hati kalian saja. Itu negara jangan mau senangnya saja," pungkas Bahlil.