Rocky Gerung Sentil Partai Politik: Setiap Filter Ada Amplopnya

JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, melontarkan usulan agar pemerintah mempertimbangkan moratorium atau penghentian sementara pembentukan partai politik (parpol) baru.

Menurut Rocky, yang semestinya dimoratorium bukan program Makan Bergizi Gratis (MBG), melainkan pembentukan partai politik.

Usulan tersebut disampaikan Rocky dalam forum Senator Menyapa 2026 yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Rocky menyoroti perbedaan peran DPD dan partai politik dalam menyerap aspirasi masyarakat. Ia menilai anggota DPD sebagai senator memiliki hubungan langsung dengan masyarakat di daerah, sementara partai politik mempunyai jenjang struktural yang panjang.

Rocky bahkan menyindir proses penyaringan dalam struktur partai politik yang menurutnya tidak lepas dari praktik transaksional.

"Karena anggota DPD sebagai senator, dia mewakili suara dari bawah. Partai politik filternya banyak. Setiap filter ada amplopnya. Kan faktanya begitu. Jadi apa yang mesti dimoratorium sebetulnya?" ujar Rocky.

Ia kemudian menegaskan usulannya dengan nada berkelakar.

"Yang mesti dimoratorium bukan MBG, tapi parpol. Nggak semua, satu aja," imbuhnya.

Selain menyinggung persoalan partai politik, Rocky juga menyampaikan apresiasi kepada DPD RI yang dinilainya memiliki peran penting dalam mengawal demokrasi dan menyuarakan kepentingan masyarakat daerah.

Rocky mengaku melihat adanya gejala hilangnya imajinasi tentang masa depan bangsa. Menurutnya, masyarakat saat ini justru dihadapkan pada kekhawatiran terhadap munculnya ambisi kekuasaan yang tidak disertai etika.

Dalam pernyataannya, Rocky bahkan memberikan istilah berbeda terhadap DPD RI.

"DPD bukan Dewan Perwakilan Daerah, tapi Dewan Penuntun Demokrasi," katanya.

Pernyataan Rocky tersebut menjadi salah satu sorotan dalam forum Senator Menyapa 2026 yang mengangkat tema Dua Dasawarsa DPD RI Mengawal Daerah.

Forum tersebut menjadi ruang diskusi untuk mengevaluasi perjalanan DPD RI selama 22 tahun sekaligus membahas tantangan demokrasi, pembangunan, dan penyaluran aspirasi masyarakat daerah.